LBH Ansor Siap Kawal Dugaan Korupsi di Taliabu, Desak Kejati Tetapkan Aliong Mus sebagai Tersangka

Pemeriksaan Harus Menyasar Rantai Pertanggungjawaban dari Atas hingga Bawah

Dalam struktur pemerintahan daerah, tidak ada proyek bernilai besar yang dapat berjalan tanpa keterlibatan berbagai unsur:

1.  Penganggaran melalui OPD teknis
2.  Penunjukan pengguna anggaran
3.  Persetujuan kepala daerah
4.  Penetapan kebijakan prioritas pembangunan

Zulfikran menjelaskan, dua orang sudah ditetapkan tersangka. Namun siapa yang mengarahkan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang mendapat laporan berkala juga harus diperiksa.

“Tujuan penegakan hukum adalah menemukan keseluruhan rangkaian, bukan hanya mengambil bagian-bagian kecil, Aliong Mus juga patut ditetap sebagai tersangka karena seluruh kegiatan yang menelan anggaran atau merugikan keuangan negara dan daerah adalah tanggungjawab Aliong Mus saat menjabat sebagai Bupati Taliabu,” pungkasnya.

Karena itu, pemanggilan Aliong Mus harus diarahkan untuk memeriksa:

1. Persetujuan anggaran ISDA
2. Alur perencanaan proyek
3. Instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan
4. Pengetahuan atas pelaksanaan kegiatan
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
6. Kasus Perumda TJM

LBH Ansor Malut bakal mengawal Proses Penegakan Hukum Secara Aktif, menegaskan bahwa sebagai lembaga yang berkepentingan terhadap tegaknya akuntabilitas publik dan pemberantasan korupsi. Karena itu, LBH Ansor akan mengawal penyidikan Kejati Malut secara langsung.

“Kami akan memantau seluruh proses penyidikan. Jika dalam perkembangan nanti terlihat bahwa penyidikan berhenti pada level tertentu dan tidak menyentuh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penggunaan anggaran, maka langkah lanjutan akan kami tempuh,” tandasnya.

Lbh Ansor Malut Siap Menyambangi Kpk Ri Jika Penetapan Tersangka Aliong Mus Tidak Dilakukan

Zulfikran menilai kasus dugaan korupsi yang menyasar kerugian negara dan daerah di Taliabu adalah campur tangan seorang pejabat tinggi yakni, Aliong Mus.

“Jika Kejati Malut tidak menetapkan Aliong Mus sebagai tersangka, padahal konstruksi hukum, alur kebijakan, dan hasil pemeriksaan mengarah pada adanya tanggung jawab kepala daerah, maka LBH Ansor Malut dalam waktu dekat akan menyambangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk melaporkan kasus ini secara resmi,” jelasnya.

Zulfikar menekankan bahwa Langkah tersebut didasarkan pada:

1. 1. Kewajiban publik untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi
   2. Kewenangan KPK dalam menangani kasus yang melibatkan jabatan strategis
   3. Nilai kerugian negara yang besar
   4. Perlunya supervisi penegakan hukum di daerah