“Perempuan didorong untuk memenuhi standar kecantikan yang seringkali tidak realistis. Harus langsing, berkulit putih, hidung mancung. Semua ini membentuk persepsi bahwa perempuan harus tampil sesuai dengan ekspektasi sosial, bukan menjadi dirinya sendiri,” timpalnya.
Di kesempatan itu, Wida kembali menekankan pentingnya perempuan untuk mengenali tubuhnya sendiri dan menolak dominasi sosial yang membatasi mereka.
“Perempuan harus memiliki kuasa penuh atas tubuhnya. Mereka berhak menentukan sendiri bagaimana mereka ingin diperlakukan, tanpa campur tangan norma yang membatasi” ujarnya.
Sementara Fitriyani Ashar menyoroti tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, termasuk di tanah Jazirah Maluku Utara.
“Secara umum, jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual memang menurun dari 459.094 menjadi 457.895 kasus pada 2022. Namun, pengaduan ke Komnas Perempuan justru meningkat dari 4.322 menjadi 4.371 kasus. Artinya, setiap hari Komnas Perempuan menerima rata-rata 17 laporan,” tukasnya.
Di Maluku Utara, kata IMMawti DPD IMM Malut ini, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), mencatat sebanyak 384 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga November 2024.
“Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kota Ternate menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Sula,” pungkas Fitriyani.
Selain itu, untuk data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat 22 kasus kekerasan di Maluku Utara dalam kurun waktu 1 Januari hingga 9 Maret 2025.
“Sebaran kasusnya cukup luas, dengan Halmahera Utara mencatat angka tertinggi, disusul Kota Ternate, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan,” terangnya.
Baca Halaman Berikut…
