Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Idris Ali juga menyampaikan bahwa Sibaperikan tidak hanya dapat diakses oleh Dinas DKP saja, tetapi juga instansi pengawasan dan perencanaan daerah seperti Bapelitbangda, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta oleh Bupati dan Wakil Bupati secara langsung.
“Ini diharapkan mampu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi atas penyaluran bantuan,” harapnya.
“Dengan aplikasi ini, kita ingin memastikan seluruh bantuan sosial barang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Bila ada ketidaktepatan sasaran, maka data dari aplikasi ini bisa menjadi dasar evaluasi dan perbaikan,” sambunh Idris.
Idris Ali menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa, peluncuran Sibaperikan ini menandai langkah maju Halmahera Selatan dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
***
