LHP BPK ini secara implisit adalah sinyal keras untuk aparat penegak hukum. Seluruh temuan yang mencakup potensi kerugian negara lebih dari Rp85 Miliar ini harus segera diusut tuntas.
Zulfikran menekankan bahwa, BPK merekomendasikan Bupati saat itu, Aliong Mus untuk segera melakukan upaya pemulihan kas dan menindaklanjuti semua temuan. Meski begitu, desakan publik adalah agar Kejaksaan dan Kepolisian segera turun tangan untuk mengungkap dugaan korupsi yang tersembunyi di balik angka-angka audit BPK.
“Kerugian finansial yang sangat besar ini menunjukkan bahwa Pulau Taliabu berada dalam kondisi darurat pengawasan anggaran,” tandasnya.
***
