LBH Ansor Malut menyoroti bahwa beberapa temuan memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi, terutama penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Menurut Zulfikran, besaran dugaan mark-up ini tidak mungkin muncul hanya dari level teknis lapangan.
“Kalau dugaan mark-up tembus Rp52 miliar, itu menunjukkan pola. Ini tidak terjadi tiba-tiba, ada indikasi kuat bahwa kebijakan proyek, penganggaran, dan pengawasan sengaja dibiarkan longgar,” tegasnya.
BPK secara tegas menyatakan tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan atas angka tersebut, yang mengindikasikan bahwa perhitungan anggaran dan realisasi proyek-proyek vital ini sangat diragukan kewajarannya, dan patut diduga sebagai lahan empuk bagi korupsi berjemaah.
Ketekoran Kas Daerah Hingga Rp33 Miliar: Dana Publik Menguap
Selain mark-up proyek, BPK juga menyoroti masalah serius pada penatausahaan kas daerah. BPK menemukan adanya ketekoran kas (cash shortage) yang berpotensi menghilangkan uang negara. Saldo Kas Lainnya dan Aset Lain-Lain – Kas Lainnya per 31 Desember 2023 disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Secara rinci, ditemukan ketekoran kas:
- Pada Kas Lainnya sebesar Rp1.323.937.372,25.
- Pada Aset Lain-Lain – Kas Lainnya sebesar Rp32.024.397.963,93.
Total ketekoran kas ini mencapai Rp33.348.335.336,18, yang menunjukkan kegagalan sistem pengendalian internal dan potensi penggelapan dana publik secara terbuka.
“Dugaan ketekoran kas Rp33 miliar ini bukan angka kecil. Kalau kas daerah bisa minus sampai begitu, berarti sistem pengawasan tidak berjalan, atau memang sengaja dibuat tidak berjalan,” ujarnya.
Mantan Bupati Aliong Mus harus bertanggung jawab penuh. Sebagai Kepala Daerah saat itu, Aliong Mus pemegang kendali tertinggi atas seluruh penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023.
“Fakta-fakta yang diungkap BPK ini bukan sekadar kelemahan administrasi, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang bobrok, di mana anggaran rakyat berpotensi dirampok dalam skala besar,” pungkas Zulfikran Bailussy, Ketua LBH Ansor Malut.
