“Kami menilai lembaga hukum di Haltim tidak serius mengawal indikasi korupsi. Terlihat seperti ada pembiaran. Padahal Presiden sudah menginstruksikan pengawasan ketat terhadap anggaran pemerintah,” tambah Muhibu, Jumat (18/04/2025).
Muhibu juga menegaskan, duggan ada “kongkalikong” antara oknum pejabat dan aparat penegak hukum yang membuat proses penyelidikan terhadap indikasi penyelewengan anggaran menjadi mandek.
Ia mendesak agar dugaan semacam ini tidak dilakukan setengah hati dan menyerukan transparansi kepada publik. Selain lembaga hukum, DPRD Halmahera Timur pun tak luput dari kritik. Muhibu menyayangkan sikap DPRD yang dianggap tak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“DPRD seolah tutup mata. Ini lembaga yang punya kewenangan membahas dan menyetujui anggaran, tapi tidak punya taring saat indikasi penyalahgunaan muncul,” tegas Muhibu.
Ampera mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti, dan meminta media serta masyarakat untuk aktif mengawasi kerja-kerja pemerintah.
***
