TintaOne.com, Halsel – Pulau Obi kembali memanas. Tindakan represif brutal yang dilakukan oleh Security PT. Harita Group terhadap warga Obi, yang tengah menggelar aksi protes, telah mencapai titik didih.
Aksi warga pada Sabtu, 22 November 2025, dipicu oleh kerusakan parah pada lahan mereka akibat aktivitas pertambangan dan pembangunan Bendungan raksasa di area industri nikel PT. Harita Group.
Intimidasi korporasi nikel terhadap masyarakat lokal ini menuai kecaman keras dari Anggota DPRD Halsel, MS. Nijar, yang juga merupakan putra asli Pulau Obi.
“Sebagai putra Obi, saya sangat prihatin dan marah melihat kondisi warga kami yang diintimidasi saat membela hak-hak mendasar mereka dari PT. Harita Group,” katanya dengan nada tegas.
Dikatakan, apapun alasannya, tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Secara pribadi, ia mengecam keras tindakan represif Koordinator BKO Security yang dengan lantang memerintahkan tembak warga satu per satu.
Nijar menegaskan, perintah biadab untuk menembak warga itu dikeluarkan langsung oleh Koordinator BKO pengamanan saat mengawal aksi protes warga lokal atas tanah mereka yang tergerus habis akibat proyek Bendungan raksasa PT. Harita Group di Kawasi, Pulau Obi sangat mencerminkan tindakan dan sikap yang tidak berperikemanusiaan.
“Warga memprotes karena ada kerugian nyata. Seharusnya, pihak PT. Harita Group membuka diri dan segera duduk bersama dengan warga untuk menyelesaikan akar masalah, bukan sebaliknya membenturkan warga dengan aparat,” tegasnya.
“Sikap korporasi ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik sosial yang jauh lebih besar. Rakyat bisa menjadi korban utama!” tambah Nijar.
Nijar yang juga Anggota Komisi III DPRD Halsel ini mendesak keras agar manajemen dan Owner PT. Harita Group untuk segera menarik dan mengusut tuntas oknum keamanan perusahaan yang otoriter dan mengeluarkan perintah tembak tersebut.
“Saya tegaskan pada pihak owner Harita: Segera tarik oknum tersebut untuk dievaluasi total, dan patut diberikan sanksi terberat sesuai SOP pengamanan perusahaan. Pengamanan tidak boleh menggunakan cara-cara premanisme saat menghadapi warga yang hanya menuntut keadilan atas tanah mereka sendiri,” tandas MS. Nijar.
***
