Ternate, TintaOne – Sejumlah anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) secara resmi menyatakan sikap tegas mengakui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah M. Risyad Fahlefi dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal.
Mereka menegaskan dukungan dan pengakuannya terhadap kepemimpinan M. Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI periode 2025–2028 bukan hanya sekedar mengikuti alur dinamika organisasi, namun berdasarkan dengan hasil keputusan yang mutlak pada Kongres XXII yang diselenggarakan di Bandung Tahun 2025 kemarin.
Asyadi S. Ladjim, Anggota GMNI Ternate ini menjelaskan bahwa, dirinya bersama sejumlah teman-teman anggota lainya telah bertemu dan membahas persoalan polemik tersebut. Kata dia, selain berbincang seputar konflik DPP, mereka juga menyentil persoalan Pengurus Cabang Ternate yang sama sekali tidak dilantik sejak terpilih pada tahun 2021 kemarin.
“Mereka tidak dilantik pasca Konfercab tahun 2021 kemarin. Selain itu mereka juga tidak menjalan program kerja apapun selama menjabat, lalu hari ini tiba-tiba muncul klaim bahwa mereka adalah yang sah/resmi sebagai ketua dan pengurus cabang, kan aneh. Sekitar 4 tahun menjabat sebagai formatur pengurus dan ketua cabang tanpa program kerja apapun, tiba-tiba menggelar Konfercab, dimana esensinya,” tegas Asyadi.
“Terkait polemik DPP. Perlu diketahui, keputusan terpilihnya Ketum Risyad ini didasarkan pada hasil Kongres XXII GMNI yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2025 lalu. Maka dari itu, kami anggota GMNI Ternate menyebutkan bahwa kepemimpinan Risyad Fahlefi yang didampingi oleh Patra Ddewa sebagai Sekretaris Jenderal merupakan mandat yang sah untuk menjalankan roda organisasi,” tambah Asyadi.
Meski sempat beredarnya dinamika organisasi yang memunculkan nama lain dalam bursa kepemimpinan, anggota DPC GMNI Ternate menilai bahwa fakta di lapangan menunjukkan aktivitas organisatoris yang berjalan masif di bawah komando Risyad Fahlefi. Kemudian berdasarkan mekanisme organisasi, Sujahri Somar adalah ilegal dan tidak sepatutnya diikuti karena mencederai konstitusi organisasi dan merusak citra organisasi.
“Kami mengakui hasil Kongres XXII Bandung. Hingga awal 2026 ini, DPP GMNI di bawah kepemimpinan Bung Risyad Fahlefi dan Sekjen Patraadewa adalah yang aktif menjalankan instruksi dan agenda-agenda resmi organisasi secara nasional,” ujar Asyadi S. Ladjim, salah satu perwakilan anggota DPC GMNI Ternate.
Dikatakan, pernyataan sikap ini diambil untuk memastikan stabilitas internal GMNI, khususnya di wilayah Maluku Utara. DPC Ternate berharap agar seluruh kader tetap solid dan tidak terdistraksi oleh klaim-klaim yang dapat menghambat kerja ideologis mahasiswa Marhaenis.
“Dan apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan GMNI untuk melaksanakan kegiatan atau agenda apapun tanpa sepengetahuan kami, maka itu adalah pengurus DPC dulu yang sudah di kodeta oleh seluruh DPK di Kota Ternate, karena dinilai telah melakukan tindakan yang sangat fatal terhadap organisasi mengakibatkan ada DPK yang telah fakum serta tidak ada program kerja dan perhatian serius dari DPC tersebut. Sekali lagi, mereka sudah di kodeta itu yang perlu kami tegaskan,” tutur Asyadi.
“Dengan adanya penegasan ini, DPC GMNI Ternate siap mengawal seluruh program kerja nasional yang dicanangkan oleh DPP GMNI periode 2025–2028 di bawah kepemimpinan M. Risyad Fahlefi,” tandasnya.
“Kami juga saat ini telah melakukan komunikasi dengan DPP dibawah kepemimpinan Ketum Risyad. Kami bakal terus berkoordinasi meminta petunjuk serta arahan agar secepatnya kami melakukan konsulidasi besar-besaran untuk menggelar Konferensi Cabang (Konfercab). Saat ini, 75 persen anggota GMNI Ternate berada dibawah komando dan siap tempur jika sudah ada keputusan resmi dari pengurus DPP yang resmi yakni, Ketum Risyad Fahlefi,” sambungnya.
***
